Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi

Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset yang sangat bernilai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting, baik bagi individu maupun organisasi. Di Indonesia, pengelolaan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam undang-undang ini, terdapat dua entitas utama yang memiliki tanggung jawab terkait data pribadi, yaitu Pengendali Data Pribadi (Data Controller) dan Prosesor Data Pribadi (Data Processor). Berikut adalah penjelasan mengenai kewajiban masing-masing entitas tersebut.

Pengendali Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pengelolaan data pribadi. Entitas ini menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi. Kewajiban Pengendali Data Pribadi meliputi:

1. Memastikan Legalitas Pengolahan Data Pribadi
   Pengendali harus memastikan bahwa pengolahan data pribadi dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, seperti persetujuan pemilik data, pelaksanaan kontrak, kewajiban hukum, atau kepentingan publik.
2. Memberikan Informasi kepada Pemilik Data Pribadi
   Pengendali wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami kepada pemilik data mengenai tujuan pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan data mereka.
3. Melindungi Keamanan Data Pribadi
   Pengendali harus mengambil langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau kehilangan data.
4. Memastikan Hak Pemilik Data
   Pengendali harus memfasilitasi hak-hak pemilik data, seperti hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, atau menarik kembali persetujuan atas pengolahan data pribadi.
5. Melaporkan Insiden Keamanan Data
   Jika terjadi kebocoran atau insiden keamanan data lainnya, Pengendali wajib melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas pelindungan data dan, jika perlu, kepada pemilik data.
6. Menyediakan Perjanjian dengan Prosesor Data
   Jika pengolahan data dilakukan melalui Prosesor Data, maka Pengendali harus memastikan adanya perjanjian yang mengatur kewajiban Prosesor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prosesor Data Pribadi

Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang mengolah data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Prosesor hanya bertindak berdasarkan instruksi dari Pengendali. Berikut adalah kewajiban Prosesor Data Pribadi:

1. Mengikuti Instruksi Pengendali
   Prosesor hanya boleh mengolah data pribadi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pengendali, termasuk dalam hal tujuan dan cara pengolahan.
2. Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi
   Prosesor wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak boleh membagikan data tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari Pengendali.
3. Melindungi Keamanan Data
   Sama seperti Pengendali, Prosesor juga memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi dari ancaman keamanan, seperti pencurian, penyalahgunaan, atau kebocoran.
4. Membantu Pengendali Memenuhi Kewajiban
   Prosesor harus membantu Pengendali dalam memenuhi kewajiban hukum terkait perlindungan data pribadi, termasuk memberikan akses kepada pemilik data jika diminta.
5. Menghapus atau Mengembalikan Data Setelah Kontrak Selesai
   Setelah proses pengolahan selesai atau kontrak berakhir, Prosesor harus menghapus atau mengembalikan data pribadi kepada Pengendali, sesuai dengan perjanjian.
6. Menyimpan Catatan Pengolahan Data
   Prosesor wajib menyimpan catatan terkait aktivitas pengolahan data pribadi untuk memastikan akuntabilitas dan mematuhi audit yang mungkin dilakukan oleh otoritas terkait.

Pentingnya Kepatuhan terhadap UU PDP

Kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi bukan hanya tentang menghindari sanksi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dengan pemilik data dan masyarakat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, bahkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Dengan demikian, baik Pengendali Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi harus memahami dan melaksanakan kewajiban mereka secara konsisten. Implementasi kebijakan dan prosedur yang kuat dalam pengelolaan data pribadi akan membantu memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan baik, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.